Batas Pagar Dengan Bangunan Berapa Batas Pagar Dengan Bangunan? Secara umum jarak tersebut sangat bervariasi tergantung tinggi bangunan dan juga perda dimana bangunan tersebut berada. Oleh karena itu maka pemilik bangunan perlu memahami aturan dan standar teknis untuk bangunan. A. Batas Pagar Pada PP No. 16 Tahun 2021 Sesuai dengan standar laik fungsi bangunan gedung […]
Batas Pagar Dengan Bangunan Read More »
GSB Berdasarkan Kelas Jalan Berapa Jarak Garis Sempadan Bangunan GSB berdasarkan kelas jalan, umumnya setengah dari lebar jalan (misal jalan 10 m, GSB 5 m), namun bisa lebih besar untuk jalan utama (nasional 25 m, provinsi 15 m), atau lebih kecil (3-5 m ) di perumahan, bahkan bisa GSB 0 (nol) di pusat kota padat
GSB Berdasarkan Kelas Jalan Read More »
Site Plan Mengurus SLF di Kabupaten Tangerang Pentingnya Site Plan Mengurus SLF sebagai panduan yang utama, khususnya dalam perhitungan luas bangunan eksisting. Dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Tangerang tahun 2025, Site Plan (Rencana Tapak) merupakan dokumen wajib yang menunjukkan tata letak bangunan beserta fasilitas pendukungnya di atas lahan. A. Hal Penting Terkait
Site Plan Mengurus SLF Read More »
Jika IMB Tidak Sesuai Bagaimana Dampaknya Jika IMB Tidak Sesuai dengan bangunan yang terbangun pada saat mengurus sertifikat Laik fungsi Bangunan (SLF)? Hal ini sering menjadi pertanyaan pemilik bangunan yang ingin mengajukan permohonan SLF. Secara umum, Jika kondisi fisik bangunan tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hal ini
Jika IMB Tidak Sesuai Read More »
Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi permohonan dilakukan secara online melalui SIMBG, namun perlu dilakukan verifikasi secara offline dengan verifikasi melalui paparan kajian teknis dengan presentasi didepan dinas terkait dan juga dilakukan verifikasi lapangan dengan visitasi ke lokasi bangunan. Prosedur pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 dilakukan
Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi Read More »
Mengurus Izin PBG Tangerang Bagaimana Prosedur Mengurus Izin PBG Tangerang supaya prosesnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang direncanakan. Untuk mengurus PBG dilakukan secara online melalui Sistem SIMBG. Dimana SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) adalah sistem elektronik berbasis web yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola perizinan
Mengurus Izin PBG Tangerang Read More »
Mengurus SLF Kabupaten Tangerang Bagimana Cara Mengurus SLF Kabupaten Tangerang supaya dapat terbit dengan cepat sesuai dengan waktu yang direncanakan? Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem terintegrasi nasional melalui Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIMBG). A. Prosedur dan syarat mengurus SLF di Kabupaten Tangerang:
Mengurus SLF Kabupaten Tangerang Read More »
Cara Mengurus PKKPR Tangerang Cara Mengurus PKKPR Tangerang adalah secara umum adalah sama dengan daerah lain, karena melalui sistem yang sama yaitu OSS (Online Singgle Sistem) namun mempunyai RTR dan RDTR yang berbeda. PKKPR adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
Cara Mengurus PKKPR Tangerang Read More »
Mengurus PBG Renovasi Bangunan Bagaiman Mengurus PBG Renovasi Bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 kini dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). PBG ini berfungsi sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sesuai PP No. 16 Tahun 2021, PBG diperlukan jika Anda melakukan perubahan pada bangunan yang sudah ada,
Mengurus PBG Renovasi Bangunan Read More »
Rencana Tapak Tangerang Kota Persyaratan Pengursan Rencana Tapak Tangerang Kota adalah surat permohonan, bukti kepemilikan/ penguasaan tanah, KTP pemohon, NPWP pribadi atau badan, serta gambar rencana tapak dalam format AutoCad dan cetak dan PKKPR. Selain itu, dokumen lain yang diperlukan antara lain bukti setor PBB, akta pendirian badan hukum (jika perusahaan), dan jika diperlukan, rekomendasi
Rencana Tapak Tangerang Kota Read More »
