Sertifikat Laik Fungsi
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Proses penyelenggaraan SLF, PBG, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diajukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG.
Dalam Proses SLF, peranan pengkaji teknis sangat penting dimana Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung
Batas Pagar Dengan Bangunan Berapa Batas Pagar Dengan Bangunan? Secara umum jarak tersebut sangat bervariasi tergantung tinggi bangunan dan juga perda dimana bangunan tersebut berada. Oleh karena itu maka pemilik bangunan perlu memahami aturan dan standar teknis untuk bangunan. A. Batas Pagar Pada PP No. 16 Tahun 2021 Sesuai dengan standar laik fungsi bangunan gedung […]
Batas Pagar Dengan Bangunan Read More »
GSB Berdasarkan Kelas Jalan Berapa Jarak Garis Sempadan Bangunan GSB berdasarkan kelas jalan, umumnya setengah dari lebar jalan (misal jalan 10 m, GSB 5 m), namun bisa lebih besar untuk jalan utama (nasional 25 m, provinsi 15 m), atau lebih kecil (3-5 m ) di perumahan, bahkan bisa GSB 0 (nol) di pusat kota padat
GSB Berdasarkan Kelas Jalan Read More »
Site Plan Mengurus SLF di Kabupaten Tangerang Pentingnya Site Plan Mengurus SLF sebagai panduan yang utama, khususnya dalam perhitungan luas bangunan eksisting. Dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Tangerang tahun 2025, Site Plan (Rencana Tapak) merupakan dokumen wajib yang menunjukkan tata letak bangunan beserta fasilitas pendukungnya di atas lahan. A. Hal Penting Terkait
Site Plan Mengurus SLF Read More »
Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi permohonan dilakukan secara online melalui SIMBG, namun perlu dilakukan verifikasi secara offline dengan verifikasi melalui paparan kajian teknis dengan presentasi didepan dinas terkait dan juga dilakukan verifikasi lapangan dengan visitasi ke lokasi bangunan. Prosedur pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 dilakukan
Pengurusan SLF Kabupaten Bekasi Read More »
Mengurus SLF Kabupaten Tangerang Bagimana Cara Mengurus SLF Kabupaten Tangerang supaya dapat terbit dengan cepat sesuai dengan waktu yang direncanakan? Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 dilakukan sepenuhnya secara daring melalui sistem terintegrasi nasional melalui Sistem Informasi Managemen Bangunan Gedung (SIMBG). A. Prosedur dan syarat mengurus SLF di Kabupaten Tangerang:
Mengurus SLF Kabupaten Tangerang Read More »
Cara Mengurus PKKPR Tangerang Cara Mengurus PKKPR Tangerang adalah secara umum adalah sama dengan daerah lain, karena melalui sistem yang sama yaitu OSS (Online Singgle Sistem) namun mempunyai RTR dan RDTR yang berbeda. PKKPR adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
Cara Mengurus PKKPR Tangerang Read More »
Bagaimana Cara Menggunakan APAR Pada Kebakaran Skala Kecil Bagaimana Cara Menggunakan APAR secara baik dan benar? Tentu hal ini sangat mudah dan sederhana bagi petugas yang terlatih dalam pekerjaan pemadam kebakaran. Namun petuga pemadam kebakaran tidak selalu ada dalam setiap lokasi dan tempat pada bangunan. Sehingga diharapkan semua penghuni dalam suatu bangunan dapat melakukannya dengan
Bagaimana Cara Menggunakan APAR Read More »
Pentingnya Rekomendasi Pemadam Kebakaran pada Bangunan Gedung Pentingnya Rekomendasi Pemadam Kebakaran pada bangunan gedung yang bertujuan untuk memastikan keandalan bangunan gedung terhadap resiko kebakaran sesuai dengan PP No. 16 tahun 2021. Pada peraturan ini diatur kriteria yang minimal harus dipatuhi oleh pemilik bangunan gedung. Hal-hal yang menjadi aturan diatas mencakup beberapa aspek penting seperti; Sistem
Pentingnya Rekomendasi Pemadam Kebakaran Read More »
Bagaimana Tahapan Pengurusan Persetujuan AMDAL pada Kegiatan Usaha? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No. 22 Tahun 2021 Tahapan Pengurusan Persetujuan AMDAL harus diketahui oleh pemakarsa perizinan atau pemilik kegiatan usaha. Izin lingkungan, termasuk AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
Tahapan Pengurusan Persetujuan AMDAL Read More »
Bagaimana Mengurus UKL-UPL Bangunan Gedung Untuk Kegiatan Usaha? Bagaimana Mengurus UKL-UPL Bangunan? Sering menjadi pertanyaan bagi pemilik usaha yang membutuhkan persetujuan lingkungan sesuai dengan yang peraturan pemerintah PP No. 22 tahun 2021. Persyaratan pengurusan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) meliputi beberapa dokumen dan informasi penting. Perlu diketahui Kegiatan aktivasi terminal
Bagaimana Mengurus UKL-UPL Read More »
